Ketidakadilan Struktural terhadap Aparatur Desa

Desa selama ini kerap dipuja sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Dari desa lahir ketahanan pangan, stabilitas sosial, hingga legitimasi politik negara. Namun ironisnya, di balik peran strategis tersebut, terdapat ketimpangan mendasar yang terus dibiarkan: ketidakadilan struktural terhadap aparatur desa.

Aparatur desa adalah garda terdepan pelayanan publik. Mereka mengurusi administrasi kependudukan, pengelolaan dana desa, penyelesaian konflik sosial, hingga menjadi perpanjangan tangan berbagai program pemerintah pusat dan daerah. Beban kerja yang kian kompleks itu tidak sebanding dengan kepastian status, perlindungan hukum, maupun jaminan kesejahteraan yang mereka terima.

Status Abu-Abu dalam Sistem Negara

Secara struktural, aparatur desa berada dalam posisi yang serba tanggung. Mereka bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), namun juga tidak bisa disamakan dengan pekerja swasta. Status ini menempatkan aparatur desa dalam ruang abu-abu hukum, yang membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan.

Dalam banyak kasus, aparatur desa dapat diberhentikan sewaktu-waktu melalui mekanisme politik lokal, tanpa perlindungan prosedural yang memadai. Tidak ada sistem karier yang jelas, tidak ada kepastian masa purna tugas, bahkan jaminan hari tua pun sering kali menjadi kemewahan yang jauh dari jangkauan.

Beban Negara, Risiko Pribadi

Negara menaruh beban administrasi dan tanggung jawab hukum yang besar di pundak aparatur desa. Kesalahan administrasi, keterlambatan laporan, atau kekeliruan teknis sering berujung pada sanksi hukum, bahkan pidana. Namun ketika aparatur desa menghadapi persoalan hukum, negara justru kerap menarik diri.

Kondisi ini mencerminkan ketidakadilan struktural yang nyata: tanggung jawab dilembagakan, tetapi perlindungan diabaikan. Aparatur desa diperlakukan sebagai alat negara saat dibutuhkan, namun dilepas begitu saja ketika menghadapi risiko.

Ketimpangan Perlakuan dalam Birokrasi

Jika dibandingkan dengan aparatur di level pemerintahan lain, ketimpangan perlakuan terhadap aparatur desa semakin terlihat jelas. ASN memiliki kepastian gaji, jenjang karier, jaminan pensiun, serta perlindungan hukum. Sementara aparatur desa, meski sama-sama menjalankan fungsi pelayanan publik, harus menerima ketidakpastian sebagai bagian dari “pengabdian”.

Narasi pengabdian yang terus didengungkan justru kerap menjadi legitimasi untuk membenarkan minimnya perhatian negara. Padahal, pengabdian tidak boleh dijadikan alasan untuk meniadakan hak-hak dasar aparatur negara, dalam bentuk apa pun.

Dampak Sistemik bagi Tata Kelola Desa

Ketidakadilan struktural ini tidak hanya berdampak pada individu aparatur desa, tetapi juga pada kualitas tata kelola pemerintahan desa itu sendiri. Aparatur yang bekerja dalam tekanan ketidakpastian cenderung rentan terhadap kelelahan, pragmatisme, bahkan penyalahgunaan kewenangan sebagai mekanisme bertahan hidup.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka upaya membangun desa yang transparan, akuntabel, dan profesional akan selalu berhadapan dengan tembok besar bernama ketidakadilan sistemik.

Negara Harus Mengoreksi Arah Kebijakan

Negara tidak bisa terus menutup mata terhadap ketimpangan ini. Dibutuhkan keberanian politik untuk menata ulang posisi aparatur desa dalam sistem ketatanegaraan. Kepastian status hukum, perlindungan kerja, jaminan sosial, serta mekanisme karier yang adil bukanlah tuntutan berlebihan, melainkan kewajiban konstitusional negara.

Membangun desa tidak cukup dengan kucuran anggaran dan program. Tanpa keadilan struktural bagi aparatur desa, pembangunan hanya akan menjadi proyek administratif yang kehilangan ruh keadilan sosial. Negara harus memilih: terus membiarkan aparatur desa berada dalam ketidakpastian, atau menghadirkan keadilan sebagai fondasi sejati pembangunan dari desa.